Abdul M. Iskandar atau sapaan akrabnya adalah Cak Imin. Beliau merupakan seorang politisi serta aktivis yang peduli pada perjuangan demokrasi. Beliau memang terkenal aktif sejak masih menjadi mahasiswa PMII dan UGM dalam melawan sentralisasi juga otoritarianisme.

Cak Imin begitu menyukai jurnalistik, bahkan saat mengambil program pasca sarjana dengan prodi manajemen komunikasi dan berkuliah di salah satu PTN di Jakarta. Beliau memulai karir politiknya ketika berada di NU dan ikut mendirikan PKB.

Baru-baru ini Cak Imin juga melontarkan sebuah saran atau masukkan untuk pemerintah Indonesia terkait Pemilu, beliau menyarankan untuk menunda terlebih dahulu kegiatan pemilihan umum tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

Alasan mengapa Cik Imin mengusulkan Pemilu ditunda

Cak Imin, sebagai Ketua Umum PKB memberikan masukan kepada pemerintah untuk menunda pengadaan Pemilu 2024 dengan alasan karena pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19.

Cak Imin juga mengatakan bila Pemilu bisa mengganggu pemulihan perekonomian karena tiga hal, yaitu :

• Pertama, pelaku ekonomi yang biasanya membeku jika mendekati atau selama masa pelaksanaan Pemilu. Sebab mereka hanya akan menunggu dan melihat prosesnya.
• Kedua, Cak Imin juga mengatakan bila transisi pemerintahan atau kekuasaan akan membuat laju ekonomi malah tidak stabil. Sehingga hal tersebut bisa mengganggu pemulihan ekonomi, belum lagi setelah Presidensi G20 yang mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah.
• Ketiga, menurut Cak Imin bila Pemilu dilaksanakan maka akan berpotensi menimbulkan pembelahan atau konflik di masyarakat. Walaupun beliau menambahkan “semoga yang terakhir ini tidak terjadi.”

Karena hal-hal tersebutlah Cak Imin mengusulkan bila Pemilu 2024 lebih baik ditunda, setidaknya satu hingga dua tahun kedepan. Alasan tersebut pastinya hadir karena kegiatan ‘turun ke jalan’ yang sering dilakukannya.

Dimana menurut pengamatannya, di beberapa daerah saat ini perekonomiannya sudah menuju kearah yang lebih positif. Sebab itulah Cak Imin memohon untuk tidak mengganggu perbaikan tersebut dengan tidak mengadakan Pemilu 2024.

Kritik dan hujatan yang diterima oleh Cak Imin

Tentunya usulan dari Cak Imin menuai banyak sekali kritikan bahkan ada pula yang menghujat Ketua Umum PKB tersebut dan meminta Abdul M. Iskandar untuk menarik usulan mengenai penundaan Pemilu 2024.

Namun, pihak PKB hanya menanggapinya secara santai dan mengatakan bila kritik yang ditujukan kepada Ketua mereka merupakan hal yang wajar apalagi Indonesia ini adalah negara demokrasi dan tidak mengharamkan adanya saran juga kritik.

Bahkan ada pihak-pihak yang mengatakan bila Cak Imin memiliki rencana untuk menjebak Jokowi dan menganggap bila usulan tersebut hanya spekulasi semata. Padahal usulan tentang penundaan Pemilu ini juga disetujui oleh Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN).

Pendapat Presiden Jokowi terkait usulan Cak Imin

Terkait dengan usulan tersebut, menurut Politikus PDIP yaitu Budiman Sudjatmiko memberikan tanggapan. Beliau mengatakan bila sudah ada pembicaraan perihal penundaan Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan datang.

Hasil dari pembicaraan tersebut adalah bila Presiden Jokowi secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu. Tetapi secara pribadi, Budiman menganggap apabila usulan tersebut merupakan salah satu dinamika di dalam demokrasi.

Selain itu, ada pula pihak-pihak yang memang juga menolak apabila Pemilu 2024 harus ditunda, contohnya adalah Gerindra dan NasDem. Intinya pihak PDIP menolak dengan tegas mengenai hal tersebut.

Menurut pengamat politik mengenai penundaan Pemilu 2024

Direktur dari LIMA, yaitu Ray Rangkuti memiliki dugaan terkait pengusulan memundurkan Pemilihan Umum 2024 yang dilontarkan oleh PAN dan PKB dikarenakan kedua pimpinan dari partai tersebut membutuhkan waktu untuk menaikkan popularitas mereka sebab memang elektabilitasnya yang rendah.

Ray juga mengatakan bila wacana penundaan akan sulit, sebab harus mengamandemen pihak konstitusi. Pasalnya, hal itu sama dengan melakukan perpanjangan untuk masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 (tiga) periode.

Karena menurut Ray, jika nantinya hal ini luluskan. Maka dikhawatirkan bila nantinya aparat negara menjadi terbiasa untuk mengotak-atik masalah konstitusi. Sehingga akan memberikan kesan bila konstitusi mirip dengan barang yang dapat dibongkar pasang sekehendak hati.

Dampak yang akan muncul bila Pemilu ditunda

Tentunya akan ada dampak tersendiri jika Pemilu sampai ditunda, diantaranya PKPU harus melakukan penyesuaian kembali dan membuat jadwal dari awal, padahal ini bukanlah hal yang bisa dilakukan atau direncanakan dalam jangka pendek.

Selanjutnya, pemerintah wajib mempersiapkan Penanggung Jawab kepala daerah. Walau sebenarnya PJ ini tidak terlalu mengganggu akan tata pemerintahan. Kemudian bisa saja terjadi kerusuhan, seperti demo-demo dari para aktivis.

Hal terburuk yang bisa saja terjadi adalah rakyat akan menjadikan Presiden yang saat ini menjabat sebagai pemimpin terburuk karena dianggap tidak mematuhi peraturan, bahkan dapat memicu adanya kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat.

Namun, karena banyaknya penolakan baik dari Presiden Jokowi dan para elit politik lainnya. Diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan mereka yang menolak juga menyatakan, bila usulan Cak Imin tersebut melupakan aspek fundamental politik yang mana harus disiplin serta taat terhadap konstitusi.